iklan
crossorigin="anonymous">
metropadang.com | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan kepada seluruh jajaran instansinya untuk melayani pengaduan masyarakat dengan sepenuh hati. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan secara daring pada Senin, 6 Januari 2025.
“Masalah pengaduan harus ditangani dengan hati. Semua pengaduan harus dilayani dengan baik dan dijawab dengan cara yang memuaskan. Jangan hanya dijawab asal-asalan dengan standar birokrasi. Jika perlu, kunjungi rumahnya untuk memberikan solusi yang tepat,” imbau Menteri Nusron kepada seluruh pegawai BPN.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa dalam laporan pengaduan yang diterima melalui layanan Lapor Mas Wapres yang diluncurkan oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, terdapat sekitar 300 pengaduan yang berkaitan dengan masalah pertanahan. “Dari laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres, setiap harinya terdapat sekitar 1.000 aduan, dan antara 300 hingga 370 di antaranya berhubungan dengan tanah. Yang perlu dicatat, banyak di antaranya sudah pernah diajukan ke Kantor Pertanahan, tetapi masih diajukan lagi. Ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap penanganan pengaduan yang sebelumnya,” ujarnya.
Menteri Nusron pun menegaskan bahwa hal ini menjadi perhatian serius dan perlu segera ditangani. Ia meminta agar seluruh satuan kerja di lingkungan BPN lebih mengoptimalkan pengelolaan pengaduan, memastikan bahwa setiap laporan yang masuk segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Selain itu, pengelolaan pengaduan juga menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) dalam penilaian kinerja satuan kerja.
“Setiap pengaduan harus menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti dengan baik. Pengelolaan pengaduan adalah salah satu tolok ukur kinerja kita. Kita harus mampu memberikan jawaban yang memuaskan dan solusi yang cepat,” tegas Menteri Nusron.
Melalui arahan ini, Menteri Nusron berharap agar pelayanan pertanahan semakin transparan, responsif, dan memenuhi harapan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi BPN semakin meningkat. (mp/hm)
