Ketua DPRD Sumbar Bahas Optimalisasi Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dengan NPWCC dan Stakeholder

0
234
metropadang.com | Padang – Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, memimpin pertemuan dengan Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, Dinas P3AP2KB Sumbar, dan sejumlah stakeholder lainnya. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Khusus II DPRD Sumbar pada 13 Januari 2025 membahas langkah-langkah untuk mengoptimalkan penanganan serta pemulihan korban kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat, dihadiri juga oleh mahasiswa yang turut serta dalam dialog tersebut.
NPWCC, sebuah organisasi yang berfokus pada perlindungan perempuan, menyampaikan keprihatinan terkait meningkatnya angka kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat. Organisasi ini berupaya untuk memastikan pemulihan korban dilakukan secara menyeluruh dan efektif.
Dalam pertemuan ini, Direktur NPWCC, Rahmi Meri Yenti, menjelaskan bahwa sejak Juli 2024, mereka telah rutin mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, guna memastikan penanganan kekerasan berbasis gender berjalan secara komprehensif.
Menurut data NPWCC, antara 2015 hingga 2023, tercatat 952 kasus kekerasan berbasis gender dengan tren pelaporan yang terus meningkat. Meskipun demikian, penanganan dan pemulihan korban belum sepenuhnya komprehensif, sehingga berpotensi menyebabkan terulangnya kekerasan. Salah satu kendala utama dalam penanganan masalah ini adalah terbatasnya anggaran untuk pemulihan korban, yang menjadi perhatian penting dalam memperbaiki kualitas penanganan kasus.
Menanggapi isu tersebut, Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, mengungkapkan rasa kepeduliannya dan mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, serta mengantisipasi potensi kekerasan berbasis gender. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang akar permasalahan agar langkah-langkah yang diambil bisa lebih efektif.
Muhidi juga menyatakan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemberdayaan perempuan di Sumatera Barat. Ia berharap upaya bersama ini dapat memberikan solusi nyata dalam mengatasi kekerasan berbasis gender di daerah ini. (mp)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini