Metro Padang.com –Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat mencatatkan sejarah penting pada hari ini mengadakan audiensi dengan
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Drs. H. Muhidi, MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Audiensi ini juga dihadirii 28 pengurus FPK Provinsi, 12 pengurus FPK Kota Padang, serta 17 mahasiswa dari berbagai latar belakang etnis yang ada di Sumatera Barat, yang bersama-sama membahas isu-isu terkait kebangsaan dan keharmonisan antar suku.
Dimulai jam 09.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB, Audiensi ini berlangsung di Ruang Sidang Khusus I Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, (15/1/2025), yang dipenuhi oleh hampir 70 peserta yang mengenakan batik nusantara, menciptakan suasana yang penuh warna dan kehangatan.
Dialog yang berlangsung dalam audiensi ini penuh kehangatan. Diawali dengan sambutan Ketua FPK Sumbar, Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum., acara dilanjutkan dengan penyampaian masukan dan ide dari berbagai perwakilan etnis dan mahasiswa, termasuk dari Nias, Mandar, Papua, Pasundan, Mentawai, dan etnis lainnya. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, MM, menyampaikan apresiasi dan menekankan pentingnya kaderisasi melalui QS Annisa ayat 9, serta meminta FPK dan para paguyuban untuk menyiapkan rencana kegiatan untuk anggaran 2026.
Tampak hadir berbagai tokoh etnis dari seluruh Indonesia, termasuk Etnis Minangkabau, Jawa, Batak, Aceh, Melayu, Sunda, Papua, hingga Tionghoa. Selain itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, MM, juga memberikan sambutan dan apresiasi terhadap acara tersebut. Para peserta audiensi terdiri dari pengurus FPK, mahasiswa, dan tokoh masyarakat dari berbagai suku dan etnis.
Dalam audiensi tersebut, berbagai usulan dan masukan disampaikan terkait rencana kegiatan FPK Sumatera Barat di tahun 2025. Pembahasan utama meliputi pentingnya melanjutkan sosialisasi pembauran kebangsaan, peningkatan fasilitasi kesekretariatan FPK, serta perlunya Pusat Informasi Etnis Nusantara di Kota Padang.
Selain itu, ada juga usulan untuk pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh pembauran melalui Pembauran Award dan penyusunan program-program seperti Harmoni Minangkabau App dan Bacarito Hikayat Nusantara. Salah satu usulan penting adalah peningkatan pendanaan melalui Kesbangpol untuk memperkuat fasilitas daerah bagi kegiatan pembauran kebangsaan.
FPK Sumatera Barat bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang rukun, dengan saling menghormati identitas ras dan etnis masing-masing. Audiensi ini juga memberikan kesempatan bagi para tokoh etnis dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi terkait penguatan integrasi sosial dan kerukunan antar etnis.
Acara ini ditutup dengan penyampaian buku dari Lembaga Adat Nias (Lekanis) Padang dan foto bersama para peserta audiensi di tangga Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sumatera Barat, tepat pada pukul 11.30 WIB.
Audiensi ini menjadi bukti komitmen FPK Sumatera Barat dalam mempererat kerukunan antar etnis dan mendukung integrasi sosial yang lebih baik di masa depan. (al)
