iklan
crossorigin="anonymous">
Padang – Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang hanya mengakui Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi dokter yang sah di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus IDI Kota Padang periode 2024-2027 di salah satu hotel di Kota Padang, Sabtu (16/11/2024).
“Kami pastikan Pemko Padang hanya mengakui IDI sebagai organisasi profesi tunggal bagi dokter di Padang,” tegas Andree Harmadi Algamar dalam sambutannya.
Menurutnya, sangat penting bagi profesi kedokteran untuk memiliki satu organisasi yang mengatur standar layanan, etik, kompetensi, dan mutu layanan kesehatan guna memberikan perlindungan kepada pasien. “Jika terjadi dualisme organisasi, maka hal tersebut dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan pasien,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap IDI, Pemko Padang telah mewakafkan 33 anggotanya untuk mengabdi di IDI. Di antaranya, Kepala Dinas Kesehatan Srikurnia Yati dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Feri Mulyani Hamid, yang turut dilantik dalam acara tersebut.
“Dengan demikian, kami berharap komunikasi antara IDI dan Pemko Padang dapat semakin lancar dan produktif di masa mendatang,” tambah Andree.
Dalam kesempatan tersebut, Andree juga mendorong para tenaga medis untuk terus meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan dan riset. Ia mengajak mereka untuk tidak berpuas diri dan terus mencari pengetahuan baru, termasuk dalam pengembangan obat-obatan.
“Saya juga melihat potensi pengembangan obat tradisional lokal yang masih banyak digunakan oleh masyarakat, seperti di Mentawai. Siapa tahu, obat yang paling ampuh justru ada di negeri kita sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua IDI Kota Padang, dr. Muhammad Riendra, menyampaikan rasa terima kasih atas hubungan baik yang telah terjalin antara IDI dan Pemko Padang, khususnya sejak masa kepemimpinan Andree Algamar. “Semoga hubungan baik ini terus terjaga dan semakin solid,” ujarnya.
Muhammad Riendra juga mengungkapkan bahwa dalam rangkaian acara ini, IDI sempat berencana mengadakan bedah visi dan misi calon wali kota. Namun, rencana tersebut batal dilaksanakan setelah mendapatkan larangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kami sepakat untuk membatalkan acara tersebut setelah menerima informasi dari Bawaslu bahwa debat calon wali kota yang tidak diselenggarakan oleh KPU bisa melanggar aturan,” jelasnya.
