Metro Padang.com. Persoalan curah hujan dan cuaca extrim, hingga menyebabkan banjir itu merupakan kehendak yang maha kuasa dan kita tidak kuasa untuk melawanya, yang bisa kita lakukan adalah bagai mana menyikapi agar hal ini terjadi meminimalisasi dampak dan resikonya.
namun jika dibandingkan dengan banjir yang terjadi di Kota Padang, tahun 2016 dan 2023 ada perbedaan, namun parahnya sama. Bayangkan, curah hujan 2023 ini (218 mm/) dan lebih kecil dibanding 2016 (> 300 mm/hari , dampak banjirnya sama. Tentu jadi pertanyaan, apa penyebabnya.
Menyikapi persoalan ini, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Sumbar, Muhammad Dian Al Ma’aruf, disaat diskusi dengan MOI, di ruang rapat LKAM Sumbar, mengatakan, untuk jangka pendek penanganan banjir di Kota Padang, melihat kondisi banjir yang terjadi, Jumat (14/7), perlu dilakukan pengurangan resiko banjir.
Katanya, untuk jangka pendek dan sangat mendesak Kota Padang, sangat membutuhkan penambahan beberapa unit pompa penyedot air. Sebab, sekarang, baru punya 1 pompa penyedot air. Itupun belum cukup menangani banjir, disaat tingginya curah hujan yang terjadi.”Jangka pendek, perlu penambahan pompa penyedot air,” kata sosok yang dekat dengan kalangan media.
Untuk jangka menengah dan jangka panjang, ujar sosok yang sangat peduli dengan banjir Kota Padang ini, sedang dikaji ulang. Ini terkait kapasitas sungai dan polder yang ada. Sehingga, bisa diketahui upaya penanggulangan banjirnya bagaimana, apakah penambahan polder, tanggul sungai atau normalisasi sungai.
“Ini perlu dikaji ulang, sebab masterplan sudah dibuat 2001, salah satu produknya banjir kanal dan drainase lolong, termasuk bangunan pengendalian banjir lainnya, beda dengan kondisi sekarang ini. Apalagi, jika dibandingkan kejadian banjir tahun 2016 dengan 2023. Curah hujan 2023 lebih kecil hanya (218 mm/hari), parahnya hampir sama dengan 2016, dengan curah hujan (%>300 mm/hari,” ulasnya.
di tambahkan Dian yang akrab Ka Balai ini, resiko bencana banjir, juga disebabkan oleh kondisi lingkungan permukiman di daerah bantaran sungai yang sangat padat. Ditambah sistim tata bangunan dan sirkulasi tidak teratur, termasuk tanggul sungai dan drainase tak memadai. Sebab, sudah menyatu dengan bangunan hingga terjadi alih fungsi lahan. Solusinya, perlu juga diperketat masalah perizinan
“Intinya, penanganan permukiman dan perbaikan infrastruktur pendukung serta penataan drainase, diharapkan menjadi salah satu fokus pemerintah agar bencana banjir tidak semakin parah atau terjadi lagi,” katanya
Diakhir keterangan Dian menyampaikan, hal yang menjadi penyebab semakin banyaknya air dipermukaan, karena semakin banyaknya lahan resapan yang tertutup bangunan meningkatkan koefisiensi run off. Sehingga selanjutnya harus diantisipasi lagi dengan lebih selektif dalam tata perizinan penempatan bangunan.
Tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah drainase, kebersihan yang perlu dijaga bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.(jl)
