DPRD Kabupaten Dharmasraya Gelar Rapat Paripurna dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Dharmasraya yang ke-18.Rapat dipimpin oleh ketua DPRD kabupaten Dharmasraya Pariyanto.
Rapat di hadiri Bupati Dharmasaya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah, Jum’at (07/01).
Dalam sambutannya Bupati Dharmasraya Sutan Riska, mengatakan selama 18 tahun menjadi daerah otonom, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pembangunan yang berkemajuan di segala bidang.
Dalam sambutan yang diawali dengan presentasi audio visual tersebut, Sutan Riska menjelaskan, sesuai dengan visi Dharmasraya Maju Mandiri dan Berbudaya, pihaknya memprioritaskan pembenahan tata kelola pemerintahan, layanan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Salah satu program prioritas lanjutan kami adalah pembangunan feeder tol untuk percepatan pengembangan konektifitas antar daerah dan antar provinsi guna peningkatan perekonomian masyarakat”, lanjut bupati.
Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan tampak antusias dan optimis bahwa Tol sepanjang 139 KM yang memang sudah menjadi impiannya ini bisa segera terwujud.
Seperti diberitakan sebelumnya, feeder Tol JTTS sepanjang 139 KM ini melewati 3 daerah, yakni Dharmasraya sepanjang 22,17 KM (simpang Abai Siat – batas Kuansing), lalu di Kuansing 51,73 KM dan Indragiri Hulu sepanjang 65,39 KM.
Pembenahan tata kelola pemerintahan terus dilakukan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang bersih, efektif dan efesien.
Upaya itu terus menunjukkan progres yang positif, dimana peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang pada awalnya pada peringkat 17 di Sumatera Barat dan 231 nasional, menjadi peringkat 1 Sumatera Barat dan 10 besar nasional.
Kemudian, Dharmasraya juga terus menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan, di mana telah enam kali secara berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Atas semakin baiknya tata kelola birokrasi, maka kepercayaan pemerintah pusat kepada Dharmasraya juga terus terjaga. Dana pusat yang digelontorkan untuk pembangunan fisik di Dharmasraya dari yang semula hanya Rp. 360 Miliar menjadi Rp. 3 Triliun pada era kepemimpinan Sutan Riska. (mp)
